Data Prodi di PDDikti
Dasar Hukum
Nomor SK Pendirian Program Studi (*) : Nomor 201/DIKTI/Kep/1996
Tanggal SK Pendirian Program Studi : 24 Juni 1996
Pejabat Penandatangan SK Pendirian Program
Studi : Dirjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. Dr. Bambang Soehendro
Bulan & Tahun Dimulainya Penyelenggaraan : September 1997
Program Studi
Nomor SK Izin Operasional (*) : 4850/D/T/K-N/2010
Tanggal SK Izin Operasional : 15 Desember 2010
Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir : Peringkat B
Nomor SK BAN-PT : Nomor.351SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2014
Visi Misi dan Tujuan
Visi
Menjadikan program Magister Ilmu Hukum yang unggul dan berbudaya di bidang Hukum Bisnis, Hukum HAM dan Hukum Pemerintahan Daerah di Kawasan Timur Indonesia sebagai pintu gerbang Indonesia di Kawasan Asia Pasifik Tahun 2022.
Misi
- Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan hukum yang berkualitas, memiliki keunggulan dan kemandirian di bidang Hukum Bisnis, Hukum HAM dan Hukum Pemerintahan Daerah bagi lulusan Magister Ilmu Hukum di Indonesia, serta menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi dalam skala internasional khususnya di Kawasan Asia Pasifik di Era Otonomi daerah.
- Terwujudnya penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni di bidang hukum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Terwujudnya peningkatan kemitraan dengan institusi pemerintah dan swasta untuk berperan dalam membangun link and match dalam memperkokoh keberlanjutan pengembangan program studi.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan pendidikan Magister Ilmu Hukum yang memiliki kemampuan analitis yang mampu menjawab tantangan-tantangan di bidang Hukum Bisnis, Hukum HAM dan Hukum Pemerintahan Daerah untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat
- Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu untuk memecahkan masalah-masalah di bidang Hukum Bisnis, Hukum HAM dan Hukum Pemerintahan Daerah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- Mengembangkan dan memperkuat kerja sama dengan Instansi Pemerintah maupun swasta serta lembaga pendidikan, dalam maupun luar negeri untuk pengembangan program studi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kurikulum
Struktur kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Unsrat, yang terdiri: jumlah beban studi; perkuliahan; tugas-tugas khusus; penelitian tesis; dan penulisan hasil penelitian tesis, serta mata kuliah, sesuai dan menunjang pencapaian standar kompetensi.
- Kurikulum 2015
Struktur kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Unsrat mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 002/U/1996. dan Hasil Pembaruan Kurikulum tahun 2012.
Jumlah beban studi program studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Unsrat ditetapkan 48-50 sks, yang terdiri atas:
Minat Hukum Bisnis 49 sks :
- Mata kuliah wajib: 49 sks
- Seminar : 1 sks
- Tesis : 6 sks
Minat Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) 50 sks
- Mata kuliah wajib: 43 sks
- Seminar : 1 sks
- Tesis : 6 sks
Minat Hukum Pemerintahan Daerah 48 sks :
- Mata kuliah wajib: 41 sks
- Seminar : 1 sks
- Tesis : 6 sks
- Kurikulum 2019
Kurikulum Prodi Ilmu Hukum Tahun 2019 dapat dilihat dan diunduh < klik di sini >
Proses Perkuliahan
Sistem perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah dan tutorial dengan menggunakan LCD yang menyajikan materi kuliah sesuai dengan SAP dalam jumlah durasi waktu yang sesuai dengan jumlah SKS masing-masing mata kuliah. Setelah perkuliahan selesai diteruskan dengan ujian dalam bentuk ujian tertulis, maupun dengan pembuatan makalah tugas mandiri atau tugas kelompok untuk dipresentasikan.
Penelitian tesis dilakukan setelah mahasiswa seminar usulan penelitian dan telah memperbaiki proposal penelitian yang disetujui tim penguji dan pembimbing. Adapun penulisan hasil penelitian tesis dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan penelitiannya dan mengkonsultasikan kepada pembimbing.
Gelar
Gelar yang didapat adalah Magister Hukum (M.H).
Persyaratan Umum
(A) PERSYARATAN AKADEMIK PENDIDIKAN MAGISTER (S2):
- Ijazah dan Transkrip (Sarjana/D4 kecuali Teknik Sipil dan Arsitektur) dengan IPK minimal 2.75
- Pemegang ijazah sarjana dari bidang ilmu yang sesuai atau berkaitan dengan program studi yang akan diikuti.
- Perguruan Tinggi dan Program Studi Terakreditasi oleh BAN PT (Sertifikat/SK Akreditasi)
- Perguruan Tinggi dan calon mahasiswa terdaftar pada PD-DIKTI
(B) PERSYARATAN ADMINISTRASI:
- Surat Keterangan Sehat Dokter (POLIKLINIK UNSRAT)
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) POLRI
- Daftar Riwayat Hidup (Curiculum Vitae)
- Surat Rekomendasi dari Pimpinan (bagi yang bekerja)
- Cetak Bukti Pendaftaran Online (laman: http://regmaba.unsrat.ac.id/daftar)
- Bukti Pembayaran Biaya Seleksi (Slip Bank)
- Pas Foto Terbaru 3x4 (1 Lembar)
- Lamaran peserta didik diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang tersedia dalam MAP sesuai warna masing-masing Program Studi
(C) PERSYARATAN KHUSUS OLEH PROGRAM STUDI
- Pemegang ijasah Sarjana (S1) Hukum.
- Mengikuti test kompetensi dan wawancara oleh Program Studi.
- Bersedia mengikuti matrikulasi.
(D) PERSYARATAN MUKIM
Persyaratan mukim dikaitkan dengan mekanisme keuangan, terbagi atas dua kelompok yakni kelompok penerima Beasiswa dan Kelompok non Beasiswa.
Bagi kelompok penerima beasiswa, persyaratan mukim minimal adalah 2 tahun, sebagaimana Kontrak Beasiswa yang diterima oleh masing-masing mahasiswa. Selama 2 tahun tersebut mahasiswa wajib berada di lingkungan Program Studi karena terikat dengan kontrak BPPS.
Bagi kelompok bukan penerima beasiswa, persyaratan mukim adalah per semester, sesuai dengan moda pembayaran yang dilakukan setiap semester. Artinya bahwa bermukim minimal dua semester beban penuh, sesuai dengan pembayaran minimal dalam periode pendidikan. Mengingat sistim perkuliahan menggunakan sistim kelas, diskusi kelas, seminar dan tesis, maka para mahasiswa diwajibkan tetap berada dikampus pada saat/jam-jam perkuliahan sesuai jadwal, yakni selama 3 semester penuh.
Disaat tidak ada jam perkuliahan, pihak Program Studi hanya sebatas menghimbau agar berada diarea kampus untuk dapat melakukan kegiatan positif lainnya seperti studi kepustakaan, sosialisasi/komunikasi dengan mahasiswa lainnya dan membaca/memantau pengumuman tertentu, serta membuka peluang berdiskusi secara informal dengan para dosen. Khusus bagi mahasiswa di tahap penyusunan tesis, diwajibkan mengikuti jalannya seminar tesis mahasiswa yang dilaksanakan Program Studi Ilmu Hukum.
Penerimaan Mahasiswa Baru
Informasi tentang mahasiswa baru tahun 2019 dapat dilihat pada:
http://pasca.unsrat.ac.id/index.php/akademik/informasi-penerimaan-mahasiswa-baru
Biaya Pendidikan
- Biaya Registrasi Mahasiswa Baru Rp. 500.000. (dibayar pada saat melakukan registrasi mahasiswa baru).
- Biaya SPP Jalur Pendidikan Reguler 1 (Jam 07.00-16.00) : Rp. 7.000.000.- per semester (dibayar setelah dinyatakan lulus)
- Biaya SPP Jalur Pendidikan Reguler 2 (Jam 16.00-Selesai) : Rp. 13.000.000.- per semester (dibayar setelah dinyatakan lulus)
Tenaga Pengajar
|
No. |
Nama Dosen Tetap |
NIDN** |
Tgl. Lahir |
Jabatan Akademik |
Gelar Akademik |
Pendidikan S1, , S3 dan Asal PT |
Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
1 |
J. R. Mawuntu |
0023086008 |
23-08-1960 |
Guru Besar |
SH,MH,Dr,Profesor |
S1 Unsrat Unpad S3 Unpad |
HK/Tata Negara Hk/Tata Negara Hk. Tata Negara |
|
2 |
D. K. G. Sondakh |
0028126303 |
28-12-1963 |
Lektor Kepala |
SH,MH,Dr |
S1 Unsrat Unpad S3 Unhas |
HK/Internasional Hk/Internasional Hk/HAM |
|
3 |
R. A. Maramis |
0013046007 |
13-04-1960 |
Lektor Kepala |
SH,MH,Dr |
S1 Unsrat Unsrat S3 Unhas |
HK/Perdata Hk/Bisnis Hk. Bisnis |
|
4 |
A. Konoras |
0002055703 |
03-05-1957 |
Lektor Kepala |
SH,MH,Dr |
S1 Unsrat Unsrat S3 Unhas |
HK/Perdata Hk/Bisnis Hk. Bisnis |
|
5 |
M. E. Kalalo, |
0004036304 |
04-03-1963 |
Lektor Kepala |
SH,MH,Dr |
S1 Unsrat Unsrat S3 Unhas |
HK/Perdata HK/Bisnis Hk. Tata Negara |
|
6 |
T. F. Sumakul |
0008106403 |
08-10-1964 |
Lektor Kepala |
SH,MH,Dr |
S1 Unsrat Unsrat S3 Unhas |
HK/Internasional Hk/Bisnis Hk. PEMDA |
|
7 |
O. A. Pangkerego, |
0030106012 |
30-10-1960 |
Lektor Kepala |
SH,MH,Dr |
S1 Unsrat Unsrat S3 Unhas |
HK/Internasional Hk/Bisnis Hk. Pidana |
|
8 |
J. Lembong |
0004115604 |
04-11-1956 |
Lektor Kepala |
SH,MH,Dr |
S1 Unsrat UI S3 Unhas |
Hk.Pidana Hk.Pidana Tata Negara |
|
9 |
W.Jh. Kumendong |
0024075806 |
24-07-1958 |
Lektor Kepala |
SH,MH,Dr |
S1 Unsrat S2Unsrat S3 Unhas |
HK.Pidana Hk.Bisnis Hk.Tata Negara |
|
10 |
E. V. T. Senewe |
0014076305 |
14-07-1963 |
Lektor Kepala |
SH,MH,Dr |
S1 Unsrat Unpad S3 Unpad |
Hk. Internasional Hk. Internasional Hk. HAM |
|
11 |
R. Pinasang, |
0003066303 |
03-06-1963 |
Lektor Kepala |
SH,MH,Dr |
S1 Unsrat Unsrat S3 Unhas |
HK/Internasional Hk/Bisnis Hk. Bisnis |
|
12 |
D. R. Pinasang |
0001066810 |
01-06-1968 |
Lektor Kepala |
SH,MH,Dr |
S1 Unsrat Unsrat S3 Unhas |
HK/Tata Negara Hk/Tata Negara Hk. Tata Negara |
|
13 |
J. Sondakh |
0006126103 |
06-12-1961 |
Lektor Kepala |
SH,MH,Dr |
S1 Unsrat Unsrat S3 Unhas |
HK.Perdata HK.Bisnis Hk. PEMDA |
|
14 |
M. H. Soepeno |
0010116908 |
10-11-1969 |
Lektor Kepala |
SH,MH,Dr |
S1 Unsrat Unsrat S3 Undip |
HK/Perdata Hk/Bisnis Hk. Bisnis |
|
15 |
T. H. W. Lumunon |
0020095809 |
20-09-1958 |
Lektor Kepala |
SH,MH,Dr |
S1 Unsrat Unsrat S3 Unhas |
HK/Perdata Hk/Bisnis Hk. Lingkungan |
|
16 |
F. H. Anis |
0016096405 |
16-09-1964 |
Lektor Kepala |
SH,MH,Dr |
S1 Unsrat Unsrat S3 Unhas |
HK/Perdata Hk/Bisnis Hk. Bisnis |
|
17 |
C. Tangkere |
0016095605 |
16-09-1956 |
Lektor Kepala |
SH,MH,Dr |
S1 Unsrat Unsrat S3 Unhas |
HK/Internasional Hk/Bisnis Hk. Adat |
|
18 |
C. J. J. Waha |
0027076507 |
27-07-1965 |
Lektor Kepala |
SH,MH,Dr |
S1 Unsrat Unsrat S3 Unhas |
HK.Internasional Hk HAM Hk.HAM |
|
19 |
D. Soeikromo |
0008107703 |
08-10-1977 |
Lektor Kepala |
SH,MH,Dr |
S1 Unsrat Unsrat S3 Unpad |
Hk.Perdata HK.Bisnis Hk. Bisnis |
|
20 |
M. M. M. Setlight |
0027076507 |
27-03-1971 |
Lektor |
SH,MH,Dr |
S1 Unsrat Unsrat S3 Unhas |
HK/Perdata Hk/Bisnis Hk. Bisnis |
|
21 |
D. O. Setiabudhi |
0003108201 |
03-10-1982 |
Lektor |
SH,MH,Dr |
S1 Unsrat Unsrat S3 Unhas |
HK.Perdata Hk.Bisnis Hk. Tata Negara |
|
22. |
Natalia L. Lengkong |
0024127701 |
24-12-1977 |
Lektor |
SH,MH,Dr |
S1 Unsrat S2 Unpad S3 Unpad |
HK.Internasional Hk.Internasional Hk. Internasional |
Publikasi Dosen
1. Artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku yang dipublikasikan oleh dosen (dalam tiga tahun terakhir)
|
No. |
Judul(1) |
Nama-nama Dosen |
Dipublikasikan pada |
Tahun Penyajian/ Publikasi |
Nama Lembaga Sitasi(2) |
Tingkat(3) |
||
|
Lokal/ Nasional Tidak Terakre-ditasi |
Nasional Terakre-ditasi |
Interna-sional |
||||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
|
1 |
Hukum Adat Kontenporer ISBN : ............ |
Jemmy Sondakh |
2018 |
2018 |
Unsrat |
√ |
||
|
2. |
Hukum Perdata ISBN : .... |
Merry E. Kalalo |
2018 |
2018 |
Unsrat |
√ |
||
|
3 |
Hukum Humaniter Internasional ISBN : .... |
Cornelius Tangkere |
2018 |
2018 |
Unsrat |
√ |
||
|
4 |
Hukum HAM dan Humaniter Internasional ISBN : |
Caecilia J. J. Waha |
2016 |
2016 |
Unsrat |
√ |
||
|
5 |
Air Sebagai Sumber Kehidupan dan HAM |
Theodorus H. W. Lumunon |
2016 |
2016 |
Unsrat |
√ |
||
|
6 |
Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Teori & Praktek di Indonesia |
Abdurrahman Konoras |
2015 |
2015 |
Unsrat |
√ |
||
|
7 |
-Implikasi Hak Menguasai Negara Dalam Kontrak Karya Pertambangan Di Indonesia; |
Ronald Mawuntu |
2012 |
2012 |
Unpas |
√ |
||
2. Penelitian dengan melibatkan mahasiswa program magister untuk penelitian tesisnya
|
No. |
Nama Dosen |
Topik Penelitian |
Jumlah Mahasiswa yang Terlibat |
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
|
|
1. |
Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH |
Kajian Yuridis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Oleh Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah |
Billy Rompas |
|
|
Dr. Donna O. Setiabudhi, SH, MH |
Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Barang Jaminan Milik Konsumen PT. Pegadaian |
Rut Telly Manoppo |
||
|
Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH |
Sistem Pertanggungjawaban Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) Di Perusahaan Swasta |
Thomas Afrian |
||
|
4. . |
Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH |
Kajian Hukum Terhadap Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Kegiatan Usaha Restoran Di Kota Manado |
Puhaneng Enike Limpong |
|
|
Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH |
Penetapan Sementara Pengadilan Niaga Sebagai Bentuk Upaya Hukum Perlindungan Pemegang Hak Merek |
Mikry Onibala |
||
|
6. |
Dr. Johnny Lembong, SH, MH |
Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Melaksanakan Tugas Profesi Menurut Hukum Positif Di Indonesia |
Krisman Wilhelmus |
|
|
7. |
Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH |
Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pengangkatan Pemindahan Dan Pemberhentian Pejabat Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Daerah |
Granger Texies Loindong |
|
|
8. |
Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH |
Peran Serta Organisasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia |
Valentino Alexis Sumampow |
|
|
9. |
Dr. Deasy Soeikromo, SH, MH |
Perspektif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Kontrak Dagang Berdasarkan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana |
Steven Samuel Gugu |
|
|
10. |
Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH |
Perlindungan Hukum Nasabah Debitur Terhadap Pemberlakuan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank |
Maria Pingkan Telew |
|
|
11. |
Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH |
Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi |
James Frans Pade |
|
|
12. |
Dr. Johnny Lembong, SH, MH |
Peran Ombudsman Dalam Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Baik (Kajian Di Propinsi Sulawesi Utara) |
M. Firman Mustika |
|
|
13. |
Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH |
Analisis Perjanjian Intergrasi Vertikal Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat |
Andi Zuhry |
|
|
14. |
Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH |
Analisa Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Perkreditan Antara Nasabah Dan Bank Melalui Mediasi Bank Indonesia |
Mikhael N. H. Rambitan |
|
|
15. |
Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH |
analisis hak konsumen terhadap perusahaan yang dinyatakain pailit oleh hakim pengadilan niaga |
Anthonius Karianga |
|
|
16. |
Dr. Theodorus H. W. Lumunon, SH, MH |
Aspek Hukum Lingkungan Dalam Pelaksanaan Reklamasi Pantai Di Sepanjang Kawasan Bisnis Boulevard Kota Manado |
Hizkia Israel Lolombulan |
|
|
17. |
Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH |
Tinjauan Yuridis Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia |
Mawuntu Mega Masako |
|
|
18. |
Dr. Mercy M. M. Setlight, SH, MH |
Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Pemidanaan Dalam Aspek Hak Asasi Manusia (HAM) |
Agus Sugianto Sirait |
|
|
19. |
Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH |
Kajian HAM Atas Kewenangan Upaya Paksa Penyidik Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi |
Danur Suprapto |
|
|
20. |
Dr. Tommy Sumakul, SH, MH |
Kajian Hukum Terhadap Strategi Pemerintah Kota Tomohon Dalam Pembangunan Destinasi Pariwisata |
Mariam Merry Rau |
|
|
21. |
Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH |
Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Era Otonomi Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara |
Jansje Montolalu |
|
|
22. |
Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH |
Tanggung Jawab Pelunasan Kredit Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Perceraian (Kajian Putusan Cerai Pada Pengadilan Negeri Kotamobagu) |
Chatrien Baginda |
|
|
23. |
Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH |
Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Kasus Jalan Tol Manado Bitung) |
Raynolds Alex Mukau |
|
|
24. |
Dr. Friend H. Anis, SH, MH |
Implementasi Protokol Kyoto Terhadap Ketaataan Hukum Lingkungan (Studi Kasus Pembuangan Limbah Oli Bekas Di Kota Manado) |
Cindy Mariana Tarore |
|
|
25. |
Dr. Ruddy Watulingas, SH, MH |
Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia |
Budi Kristiarso |
|
|
26. |
Dr. Theodorus H. W. Lumunon, SH, MH |
Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Rinondor Minahasa |
Christian A Caesar |
|
|
27. |
Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH |
Onrechmatige Overheidsdaad Dalam Praktek Peradilan Negara Hukum Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 415/PDT.G/2015.MND Tanggal 19 Mei 2016) |
Maximus Watung |
|
|
28. |
Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH |
Sistem Pengawasan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia |
Mercy Herman Umboh |
|
|
29. |
Dr. Caecilia J. J. Waha, SH, MH |
Penegakan Kode Etik Rofesi Kepolisian Sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara |
Ni Made Suti Arini |
|
|
30. |
Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH |
Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Sindikasi Secara Internal dan Eksternal Pada Bank Konvensional |
Grandnaldo Yohanes Tindangen |
|
|
31. |
Dr. Caecilia J. J. Waha, SH, MH |
Perlindungan Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam |
Nurjana Antareng |
|
|
32. |
Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH |
Kedudukan Hukum Pengangkatan Anak Serta Akibat Hukumnya Terhadap Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam |
Ria Ramdhani |
|
|
33. |
Dr. Tommy Sumakul, SH, MH |
Kajian Yuridis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah |
Robinson Konyenye |
|
|
34. |
Dr. Muhamad H. Soepeno, SH, MH |
Putusan Pengadilan Nonexecutable Dalam Perspektif Negara Hukum “Studi Kasus Perkara Nomor 134/PK.PDT/2011/PN.TDN |
Welli Mataliwutan |
|
|
35. |
Dr. Caecilia J. J. Waha, SH, MH |
Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif HAM |
Djoko Wienartono |
|
|
36. |
Dr. Nathalia L. Lengkong, SH, MH |
Perlindungan Hukum Pemerintah Sulawesi Utara Atas Hak Dasar Tenaga Kerja Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia |
Frangky Ferdinand Mantiri |
|
|
37. |
Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH |
Penerapan Hukum Dalam Pengelolaan Ekonomi Kelautan Bidang Perikanan Di Indonesia |
Henriette Maria Regina Sompotan |
|
|
38. |
Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH |
Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Proses Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Umum |
Mohamad Ridwan Saripi |
|
|
39. |
Dr. Tommy F. Sumakul, SH, MH |
Perlindungan HAM Atas Kebebasan Berpendapat Terhadap Tindakan Persekusi |
Stevie Da Costa |
|
|
40. |
Dr. Johnny Lembong, SH, MH |
Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia |
Sumitro |
|
|
41. |
Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH |
Persamaan Didepan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Pasal 281 KUHP Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Dengan Warga Sipil Terkait Penegakan Hak Asasi Manusia |
Joko Trianto |
|
|
42. |
|
Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Sumatera Barat |
Jonaidi |
|
|
43. |
Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH |
Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Yang Diakibatkan Oleh Tindak Pidana Korupsi |
Richy Marshall Tahapary |
|
|
44. |
Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH |
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Kepailitan Debitur (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar no. 05/Pdt. Sus-PKPU/2016/PN. Niaga Mks) |
Robert Lengkong Weku |
|
|
45. |
Dr. Donna O. Setiabudhi, SH, MH |
Kewenangan Diskresi Pemerintah Daerah Dalam Konsep Negara Hukum |
Hezky Fernando Pitoy |
|
|
46. |
Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH |
Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tagipaga Distrik Koragi Kabupaten Jayawijaya |
Hongko Gombo |
|
|
47. |
Dr. Deasy Soeikromo, SH, MH |
Pencampuran Harta Bawaan Dan Harta Bersama Serta Akibat Hukum Karena Perceraian |
Tria Anggraini Wagiran |
|
|
48. |
Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH |
Fungsi Dan Peran Kurator Dalam Penyelesaian Harta Debitur Pailit |
Youla Lariwa |
|
|
49. |
Dr. Johnny Lembong, SH, MH |
Pergeseran Delik Formil Ke Delik Materil Tentang Perbuatan Kerugian Keuangan Negara Dalam Penyelenggara Pembangunan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang Telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi |
Dedy Lontoh Tulung |
|
|
50. |
Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH |
Kedudukan Lembaga Penjaminan Kredit Dalam Perjanjian Kredit di Bank |
Amir Minabari |
|
|
51. |
Dr. Theodorus H. W. Lumunon, SH, MH |
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Manado) |
Ronald Varit Sabaja |
|
|
Total jumlah mahasiswa yang penelitian tesisnya terkait dengan penelitian dosen |
A = 51 |
|||
|
Jumlah mahasiswa yang penelitian tesisnya tidak terkait dengan penelitian dosen |
B = 12 |
|||
|
Total mahasiswa yang melakukan penelitian tesis pada TS Berdasarkan data tersebut maka ada > 30% penelitian tesis mahasiswa adalah bagian dari penelitian dosen. |
A+B= 58 |
|||
3. Kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat
|
No. |
Nama Dosen |
Judul Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat |
Waktu Kegiatan |
Hasil atau Dampak Kegiatan |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
|
1 |
Theodorus H. W. Lumunon |
Edukasi Hukum Kesehatan Terkait Layanan Kesehatan Tradisional Pada Mahasiswa dan Praktisi Hukum; |
2018 |
Meningkatnya kesadaran hukum pada mahasiswa dan Praktisi hukum. |
|
Penguatan Kelompok Penyehat Tradisional di Kelurahan Pandu Manado |
2018 |
|||
|
Sosialisasi Pengelolaan Sumber Daya Air Minum |
2016 |
|||
|
Komite Medis Sebagai Wadah Audit Medis Di Rumah Sakit |
2017 |
|||
|
2 |
Ronny Adrie Maramis |
IbM. Aspek Hukum Pertanggungjawaban Dana Desa |
2017 |
Pemahaman hukum terutama para perangkat desa. |
|
3 |
Caecilia J.J Waha |
IbM Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pencegahan Peredaran Minuman Keras Di Kelurahan Sario Kotabaru |
2017 |
|
|
4 |
Olga A. Pangkerego |
IbM Desa Tetey Tentang Sosialisasi Dan Penyuluhan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak |
2017 |
|
|
5 |
Natalia Lana Lengkong |
Peran Masyarakat dalam Memberantas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Kelurahan Manembo-Nembo Kota Bitung |
2017 |
E-Library
Pengelola dan Alamat
Koordinator Program Studi:
Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH
Alamat:
Kampus UNSRAT Bahu,
Program Pascasarjana, Gedung L1, Lt. 1, No. A1-
Manado 95115
E-mail : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
URL : pasca.unsrat.ac.id
Telp : +62 (0) 852-9837-7703
>>> Lihat Peta Unsrat untuk mengetahui lokasi <<<
(c) Persyaratan Administrasi:
1. Surat Keterangan Sehat Dokter (POLIKLINIK UNSRAT)
2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) POLRI
3. Daftar Riwayat Hidup (Curiculum Vitae)
4. Surat Rekomendasi dari Pimpinan (bagi yang bekerja)
5. Cetak Bukti Pendaftaran Online
(laman: http://regmaba.unsrat.ac.id/daftar)
6. Bukti Pembayaran Biaya Seleksi (Slip Bank)
7. Rekomendasi dari 2 (dua) orang Guru Besar/mantan dosen/atasan yang dapat merupakan referensi (Doktor)
8. Rencana/Proposal Penelitian (Doktor)
9. Pas Foto Terbaru 3x4 (1 Lembar)
10.Lamaran peserta didik diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang tersedia dalam MAP sesuai warna masing-masing Program Studi
