Program Studi Ilmu Hukum S2

: 17 Desember 2019

Program Studi Ilmu Hukum S2

Screen Shot 2020-07-11 at 11.22.06.png

pasca web

Data Prodi di PDDikti

Dasar Hukum

Nomor SK Pendirian Program Studi (*) : Nomor 201/DIKTI/Kep/1996

Tanggal SK Pendirian Program Studi : 24 Juni 1996

Pejabat Penandatangan SK Pendirian Program

Studi : Dirjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. Dr. Bambang Soehendro

Bulan & Tahun Dimulainya Penyelenggaraan : September 1997

Program Studi

Nomor SK Izin Operasional (*) : 4850/D/T/K-N/2010

Tanggal SK Izin Operasional : 15 Desember 2010

Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir : Peringkat B

Nomor SK BAN-PT : Nomor.351SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2014

Visi Misi dan Tujuan

Visi

Menjadikan program Magister Ilmu Hukum yang unggul dan berbudaya di bidang Hukum Bisnis, Hukum HAM dan Hukum Pemerintahan Daerah di Kawasan Timur Indonesia sebagai pintu gerbang Indonesia di Kawasan Asia Pasifik Tahun 2022.

Misi

Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan hukum yang berkualitas, memiliki keunggulan dan kemandirian di bidang Hukum Bisnis, Hukum HAM dan Hukum Pemerintahan Daerah bagi lulusan Magister Ilmu Hukum di Indonesia, serta menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi dalam skala internasional khususnya di Kawasan Asia Pasifik di Era Otonomi daerah.
Terwujudnya penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni di bidang hukum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terwujudnya peningkatan kemitraan dengan institusi pemerintah dan swasta untuk berperan dalam membangun link and match dalam memperkokoh keberlanjutan pengembangan program studi.

Tujuan

Menghasilkan lulusan pendidikan Magister Ilmu Hukum yang memiliki kemampuan analitis yang mampu menjawab tantangan-tantangan di bidang Hukum Bisnis, Hukum HAM dan Hukum Pemerintahan Daerah untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat
Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu untuk memecahkan masalah-masalah di bidang Hukum Bisnis, Hukum HAM dan Hukum Pemerintahan Daerah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Mengembangkan dan memperkuat kerja sama dengan Instansi Pemerintah maupun swasta serta lembaga pendidikan, dalam maupun luar negeri untuk pengembangan program studi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kurikulum

Struktur kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Unsrat, yang terdiri: jumlah beban studi; perkuliahan; tugas-tugas khusus; penelitian tesis; dan penulisan hasil penelitian tesis, serta mata kuliah, sesuai dan menunjang pencapaian standar kompetensi.

Kurikulum 2015

Struktur kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Unsrat mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 002/U/1996. dan Hasil Pembaruan Kurikulum tahun 2012.

Jumlah beban studi program studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Unsrat ditetapkan 48-50 sks, yang terdiri atas:

Minat Hukum Bisnis 49 sks :

Mata kuliah wajib: 49 sks
Seminar : 1 sks
Tesis : 6 sks

Minat Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) 50 sks

Mata kuliah wajib: 43 sks
Seminar : 1 sks
Tesis : 6 sks

Minat Hukum Pemerintahan Daerah 48 sks :

Mata kuliah wajib: 41 sks
Seminar : 1 sks
Tesis : 6 sks

Kurikulum 2019

Kurikulum Prodi Ilmu Hukum Tahun 2019 dapat dilihat dan diunduh < klik di sini >

Proses Perkuliahan

Sistem perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah dan tutorial dengan menggunakan LCD yang menyajikan materi kuliah sesuai dengan SAP dalam jumlah durasi waktu yang sesuai dengan jumlah SKS masing-masing mata kuliah. Setelah perkuliahan selesai diteruskan dengan ujian dalam bentuk ujian tertulis, maupun dengan pembuatan makalah tugas mandiri atau tugas kelompok untuk dipresentasikan.

Penelitian tesis dilakukan setelah mahasiswa seminar usulan penelitian dan telah memperbaiki proposal penelitian yang disetujui tim penguji dan pembimbing. Adapun penulisan hasil penelitian tesis dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan penelitiannya dan mengkonsultasikan kepada pembimbing.

Gelar

Gelar yang didapat adalah Magister Hukum (M.H).

Persyaratan Umum

(A) PERSYARATAN AKADEMIK PENDIDIKAN MAGISTER (S2):

Ijazah dan Transkrip (Sarjana/D4 kecuali Teknik Sipil dan Arsitektur) dengan IPK minimal 2.75
Pemegang ijazah sarjana dari bidang ilmu yang sesuai atau berkaitan dengan program studi yang akan diikuti.
Perguruan Tinggi dan Program Studi Terakreditasi oleh BAN PT (Sertifikat/SK Akreditasi)
Perguruan Tinggi dan calon mahasiswa terdaftar pada PD-DIKTI

(B) PERSYARATAN ADMINISTRASI:

Surat Keterangan Sehat Dokter (POLIKLINIK UNSRAT)
Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) POLRI
Daftar Riwayat Hidup (Curiculum Vitae)
Surat Rekomendasi dari Pimpinan (bagi yang bekerja)
Cetak Bukti Pendaftaran Online (laman: http://regmaba.unsrat.ac.id/daftar)
Bukti Pembayaran Biaya Seleksi (Slip Bank)
Pas Foto Terbaru 3x4 (1 Lembar)
Lamaran peserta didik diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang tersedia dalam MAP sesuai warna masing-masing Program Studi

Pemegang ijasah Sarjana (S1) Hukum.
Mengikuti test kompetensi dan wawancara oleh Program Studi.
Bersedia mengikuti matrikulasi.

(D) PERSYARATAN MUKIM

Persyaratan mukim dikaitkan dengan mekanisme keuangan, terbagi atas dua kelompok yakni kelompok penerima Beasiswa dan Kelompok non Beasiswa.

Bagi kelompok penerima beasiswa, persyaratan mukim minimal adalah 2 tahun, sebagaimana Kontrak Beasiswa yang diterima oleh masing-masing mahasiswa. Selama 2 tahun tersebut mahasiswa wajib berada di lingkungan Program Studi karena terikat dengan kontrak BPPS.

Bagi kelompok bukan penerima beasiswa, persyaratan mukim adalah per semester, sesuai dengan moda pembayaran yang dilakukan setiap semester. Artinya bahwa bermukim minimal dua semester beban penuh, sesuai dengan pembayaran minimal dalam periode pendidikan. Mengingat sistim perkuliahan menggunakan sistim kelas, diskusi kelas, seminar dan tesis, maka para mahasiswa diwajibkan tetap berada dikampus pada saat/jam-jam perkuliahan sesuai jadwal, yakni selama 3 semester penuh.

Disaat tidak ada jam perkuliahan, pihak Program Studi hanya sebatas menghimbau agar berada diarea kampus untuk dapat melakukan kegiatan positif lainnya seperti studi kepustakaan, sosialisasi/komunikasi dengan mahasiswa lainnya dan membaca/memantau pengumuman tertentu, serta membuka peluang berdiskusi secara informal dengan para dosen. Khusus bagi mahasiswa di tahap penyusunan tesis, diwajibkan mengikuti jalannya seminar tesis mahasiswa yang dilaksanakan Program Studi Ilmu Hukum.

Penerimaan Mahasiswa Baru

Informasi tentang mahasiswa baru tahun 2019 dapat dilihat pada:

http://pasca.unsrat.ac.id/index.php/akademik/informasi-penerimaan-mahasiswa-baru

Biaya Pendidikan

Biaya Registrasi Mahasiswa Baru Rp. 500.000. (dibayar pada saat melakukan registrasi mahasiswa baru).
Biaya SPP Jalur Pendidikan Reguler 1 (Jam 07.00-16.00) : Rp. 7.000.000.- per semester (dibayar setelah dinyatakan lulus)
Biaya SPP Jalur Pendidikan Reguler 2 (Jam 16.00-Selesai) : Rp. 13.000.000.- per semester (dibayar setelah dinyatakan lulus)

Tenaga Pengajar

*No.*	*Nama Dosen Tetap*	NIDN**	*Tgl. Lahir*	*Jabatan Akademik*	*Gelar Akademik*	*Pendidikan S1, , S3 dan Asal PT*	*Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan*
*(1)*	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	J. R. Mawuntu	0023086008	23-08-1960	Guru Besar	SH,MH,Dr,Profesor	S1 Unsrat Unpad S3 Unpad	HK/Tata Negara Hk/Tata Negara Hk. Tata Negara
2	D. K. G. Sondakh	0028126303	28-12-1963	Lektor Kepala	SH,MH,Dr	S1 Unsrat Unpad S3 Unhas	HK/Internasional Hk/Internasional Hk/HAM
3	R. A. Maramis	0013046007	13-04-1960	Lektor Kepala	SH,MH,Dr	S1 Unsrat Unsrat S3 Unhas	HK/Perdata Hk/Bisnis Hk. Bisnis
4	A. Konoras	0002055703	03-05-1957	Lektor Kepala	SH,MH,Dr	S1 Unsrat Unsrat S3 Unhas	HK/Perdata Hk/Bisnis Hk. Bisnis
5	M. E. Kalalo,	0004036304	04-03-1963	Lektor Kepala	SH,MH,Dr	S1 Unsrat Unsrat S3 Unhas	HK/Perdata HK/Bisnis Hk. Tata Negara
6	T. F. Sumakul	0008106403	08-10-1964	Lektor Kepala	SH,MH,Dr	S1 Unsrat Unsrat S3 Unhas	HK/Internasional Hk/Bisnis Hk. PEMDA
7	O. A. Pangkerego,	0030106012	30-10-1960	Lektor Kepala	SH,MH,Dr	S1 Unsrat Unsrat S3 Unhas	HK/Internasional Hk/Bisnis Hk. Pidana
8	J. Lembong	0004115604	04-11-1956	Lektor Kepala	SH,MH,Dr	S1 Unsrat UI S3 Unhas	Hk.Pidana Hk.Pidana Tata Negara
9	W.Jh. Kumendong	0024075806	24-07-1958	Lektor Kepala	SH,MH,Dr	S1 Unsrat S2Unsrat S3 Unhas	HK.Pidana Hk.Bisnis Hk.Tata Negara
10	E. V. T. Senewe	0014076305	14-07-1963	Lektor Kepala	SH,MH,Dr	S1 Unsrat Unpad S3 Unpad	Hk. Internasional Hk. Internasional Hk. HAM
11	R. Pinasang,	0003066303	03-06-1963	Lektor Kepala	SH,MH,Dr	S1 Unsrat Unsrat S3 Unhas	HK/Internasional Hk/Bisnis Hk. Bisnis
12	D. R. Pinasang	0001066810	01-06-1968	Lektor Kepala	SH,MH,Dr	S1 Unsrat Unsrat S3 Unhas	HK/Tata Negara Hk/Tata Negara Hk. Tata Negara
13	J. Sondakh	0006126103	06-12-1961	Lektor Kepala	SH,MH,Dr	S1 Unsrat Unsrat S3 Unhas	HK.Perdata HK.Bisnis Hk. PEMDA
14	M. H. Soepeno	0010116908	10-11-1969	Lektor Kepala	SH,MH,Dr	S1 Unsrat Unsrat S3 Undip	HK/Perdata Hk/Bisnis Hk. Bisnis
15	T. H. W. Lumunon	0020095809	20-09-1958	Lektor Kepala	SH,MH,Dr	S1 Unsrat Unsrat S3 Unhas	HK/Perdata Hk/Bisnis Hk. Lingkungan
16	F. H. Anis	0016096405	16-09-1964	Lektor Kepala	SH,MH,Dr	S1 Unsrat Unsrat S3 Unhas	HK/Perdata Hk/Bisnis Hk. Bisnis
17	C. Tangkere	0016095605	16-09-1956	Lektor Kepala	SH,MH,Dr	S1 Unsrat Unsrat S3 Unhas	HK/Internasional Hk/Bisnis Hk. Adat
18	C. J. J. Waha	0027076507	27-07-1965	Lektor Kepala	SH,MH,Dr	S1 Unsrat Unsrat S3 Unhas	HK.Internasional Hk HAM Hk.HAM
19	D. Soeikromo	0008107703	08-10-1977	Lektor Kepala	SH,MH,Dr	S1 Unsrat Unsrat S3 Unpad	Hk.Perdata HK.Bisnis Hk. Bisnis
20	M. M. M. Setlight	0027076507	27-03-1971	Lektor	SH,MH,Dr	S1 Unsrat Unsrat S3 Unhas	HK/Perdata Hk/Bisnis Hk. Bisnis
21	D. O. Setiabudhi	0003108201	03-10-1982	Lektor	SH,MH,Dr	S1 Unsrat Unsrat S3 Unhas	HK.Perdata Hk.Bisnis Hk. Tata Negara
22.	Natalia L. Lengkong	0024127701	24-12-1977	Lektor	SH,MH,Dr	S1 Unsrat S2 Unpad S3 Unpad	HK.Internasional Hk.Internasional Hk. Internasional

Publikasi Dosen

1. Artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku yang dipublikasikan oleh dosen (dalam tiga tahun terakhir)

No.	Judul⁽¹⁾	Nama-nama Dosen	Dipublikasikan pada	Tahun Penyajian/ Publikasi	Nama Lembaga Sitasi⁽²⁾	Tingkat⁽³⁾
No.	Judul⁽¹⁾	Nama-nama Dosen	Dipublikasikan pada	Tahun Penyajian/ Publikasi	Nama Lembaga Sitasi⁽²⁾	Lokal/ Nasional Tidak Terakre-ditasi	Nasional Terakre-ditasi	Interna-sional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Hukum Adat Kontenporer ISBN : ............	Jemmy Sondakh	2018	2018	Unsrat		√
2.	Hukum Perdata ISBN : ....	Merry E. Kalalo	2018	2018	Unsrat		√
3	Hukum Humaniter Internasional ISBN : ....	Cornelius Tangkere	2018	2018	Unsrat		√
4	Hukum HAM dan Humaniter Internasional ISBN :	Caecilia J. J. Waha	2016	2016	Unsrat		√
5	Air Sebagai Sumber Kehidupan dan HAM	Theodorus H. W. Lumunon	2016	2016	Unsrat		√
6	Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Teori & Praktek di Indonesia	Abdurrahman Konoras	2015	2015	Unsrat		√
7	-Implikasi Hak Menguasai Negara Dalam Kontrak Karya Pertambangan Di Indonesia;	Ronald Mawuntu	2012	2012	Unpas	√

2. Penelitian dengan melibatkan mahasiswa program magister untuk penelitian tesisnya

No.

Nama Dosen

Topik Penelitian

Jumlah Mahasiswa yang Terlibat

(1)

(2)

(3)

(4)

Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH

Kajian Yuridis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Oleh Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Billy Rompas

Dr. Donna O. Setiabudhi, SH, MH

Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Barang Jaminan Milik Konsumen PT. Pegadaian

Rut Telly Manoppo

Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH

Sistem Pertanggungjawaban Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) Di Perusahaan Swasta

Thomas Afrian

4. .

Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH

Kajian Hukum Terhadap Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Kegiatan Usaha Restoran Di Kota Manado

Puhaneng Enike Limpong

Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH

Penetapan Sementara Pengadilan Niaga Sebagai Bentuk Upaya Hukum Perlindungan Pemegang Hak Merek

Mikry Onibala

Dr. Johnny Lembong, SH, MH

Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Melaksanakan Tugas Profesi Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Krisman Wilhelmus

Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pengangkatan Pemindahan Dan Pemberhentian Pejabat Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Granger Texies Loindong

Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH

Peran Serta Organisasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Valentino Alexis Sumampow

Dr. Deasy Soeikromo, SH, MH

Perspektif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Kontrak Dagang Berdasarkan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Steven Samuel Gugu

10.

Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH

Perlindungan Hukum Nasabah Debitur Terhadap Pemberlakuan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank

Maria Pingkan Telew

11.

Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi

James Frans Pade

12.

Dr. Johnny Lembong, SH, MH

Peran Ombudsman Dalam Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Baik (Kajian Di Propinsi Sulawesi Utara)

M. Firman Mustika

13.

Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH

Analisis Perjanjian Intergrasi Vertikal Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Andi Zuhry

14.

Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH

Analisa Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Perkreditan Antara Nasabah Dan Bank Melalui Mediasi Bank Indonesia

Mikhael N. H. Rambitan

15.

Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH

analisis hak konsumen terhadap perusahaan yang dinyatakain pailit oleh hakim pengadilan niaga

Anthonius Karianga

16.

Dr. Theodorus H. W. Lumunon, SH, MH

Aspek Hukum Lingkungan Dalam Pelaksanaan Reklamasi Pantai Di Sepanjang Kawasan Bisnis Boulevard Kota Manado

Hizkia Israel Lolombulan

17.

Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH

Tinjauan Yuridis Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia

Mawuntu Mega Masako

18.

Dr. Mercy M. M. Setlight, SH, MH

Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Pemidanaan Dalam Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)

Agus Sugianto Sirait

19.

Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH

Kajian HAM Atas Kewenangan Upaya Paksa Penyidik Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Danur Suprapto

20.

Dr. Tommy Sumakul, SH, MH

Kajian Hukum Terhadap Strategi Pemerintah Kota Tomohon Dalam Pembangunan Destinasi Pariwisata

Mariam Merry Rau

21.

Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH

Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Era Otonomi Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Jansje Montolalu

22.

Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

Tanggung Jawab Pelunasan Kredit Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Perceraian (Kajian Putusan Cerai Pada Pengadilan Negeri Kotamobagu)

Chatrien Baginda

23.

Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH

Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Kasus Jalan Tol Manado Bitung)

Raynolds Alex Mukau

24.

Dr. Friend H. Anis, SH, MH

Implementasi Protokol Kyoto Terhadap Ketaataan Hukum Lingkungan (Studi Kasus Pembuangan Limbah Oli Bekas Di Kota Manado)

Cindy Mariana Tarore

25.

Dr. Ruddy Watulingas, SH, MH

Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia

Budi Kristiarso

26.

Dr. Theodorus H. W. Lumunon, SH, MH

Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Rinondor Minahasa

Christian A Caesar

27.

Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH

Onrechmatige Overheidsdaad Dalam Praktek Peradilan Negara Hukum Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 415/PDT.G/2015.MND Tanggal 19 Mei 2016)

Maximus Watung

28.

Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH

Sistem Pengawasan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

Mercy Herman Umboh

29.

Dr. Caecilia J. J. Waha, SH, MH

Penegakan Kode Etik Rofesi Kepolisian Sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara

Ni Made Suti Arini

30.

Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Sindikasi Secara Internal dan Eksternal Pada Bank Konvensional

Grandnaldo Yohanes Tindangen

31.

Dr. Caecilia J. J. Waha, SH, MH

Perlindungan Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam

Nurjana Antareng

32.

Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH

Kedudukan Hukum Pengangkatan Anak Serta Akibat Hukumnya Terhadap Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam

Ria Ramdhani

33.

Dr. Tommy Sumakul, SH, MH

Kajian Yuridis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Robinson Konyenye

34.

Dr. Muhamad H. Soepeno, SH, MH

Putusan Pengadilan Nonexecutable Dalam Perspektif Negara Hukum “Studi Kasus Perkara Nomor 134/PK.PDT/2011/PN.TDN

Welli Mataliwutan

35.

Dr. Caecilia J. J. Waha, SH, MH

Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif HAM

Djoko Wienartono

36.

Dr. Nathalia L. Lengkong, SH, MH

Perlindungan Hukum Pemerintah Sulawesi Utara Atas Hak Dasar Tenaga Kerja Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia

Frangky Ferdinand Mantiri

37.

Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH

Penerapan Hukum Dalam Pengelolaan Ekonomi Kelautan Bidang Perikanan Di Indonesia

Henriette Maria Regina Sompotan

38.

Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH

Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Proses Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Umum

Mohamad Ridwan Saripi

39.

Dr. Tommy F. Sumakul, SH, MH

Perlindungan HAM Atas Kebebasan Berpendapat Terhadap Tindakan Persekusi

Stevie Da Costa

40.

Dr. Johnny Lembong, SH, MH

Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sumitro

41.

Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH

Persamaan Didepan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Pasal 281 KUHP Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Dengan Warga Sipil Terkait Penegakan Hak Asasi Manusia

Joko Trianto

42.

Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH

Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Sumatera Barat

Jonaidi

43.

Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH

Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Yang Diakibatkan Oleh Tindak Pidana Korupsi

Richy Marshall Tahapary

44.

Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH

Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Kepailitan Debitur (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar no. 05/Pdt. Sus-PKPU/2016/PN. Niaga Mks)

Robert Lengkong Weku

45.

Dr. Donna O. Setiabudhi, SH, MH

Kewenangan Diskresi Pemerintah Daerah Dalam Konsep Negara Hukum

Hezky Fernando Pitoy

46.

Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH

Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tagipaga Distrik Koragi Kabupaten Jayawijaya

Hongko Gombo

47.

Dr. Deasy Soeikromo, SH, MH

Pencampuran Harta Bawaan Dan Harta Bersama Serta Akibat Hukum Karena Perceraian

Tria Anggraini Wagiran

48.

Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH

Fungsi Dan Peran Kurator Dalam Penyelesaian Harta Debitur Pailit

Youla Lariwa

49.

Dr. Johnny Lembong, SH, MH

Pergeseran Delik Formil Ke Delik Materil Tentang Perbuatan Kerugian Keuangan Negara Dalam Penyelenggara Pembangunan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang Telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Dedy Lontoh Tulung

50.

Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH

Kedudukan Lembaga Penjaminan Kredit Dalam Perjanjian Kredit di Bank

Amir Minabari

51.

Dr. Theodorus H. W. Lumunon, SH, MH

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Manado)

Ronald Varit Sabaja

Total jumlah mahasiswa yang penelitian tesisnya terkait dengan penelitian dosen

A = 51

Jumlah mahasiswa yang penelitian tesisnya tidak terkait dengan penelitian dosen

B = 12

Total mahasiswa yang melakukan penelitian tesis pada TS

Berdasarkan data tersebut maka ada > 30% penelitian tesis mahasiswa adalah bagian dari penelitian dosen.

A+B= 58

3. Kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat

No.	Nama Dosen	Judul Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat	Waktu Kegiatan	Hasil atau Dampak Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Theodorus H. W. Lumunon	Edukasi Hukum Kesehatan Terkait Layanan Kesehatan Tradisional Pada Mahasiswa dan Praktisi Hukum;	2018	Meningkatnya kesadaran hukum pada mahasiswa dan Praktisi hukum.
		Penguatan Kelompok Penyehat Tradisional di Kelurahan Pandu Manado	2018
		Sosialisasi Pengelolaan Sumber Daya Air Minum	2016
		Komite Medis Sebagai Wadah Audit Medis Di Rumah Sakit	2017
2	Ronny Adrie Maramis	IbM. Aspek Hukum Pertanggungjawaban Dana Desa	2017	Pemahaman hukum terutama para perangkat desa.
3	Caecilia J.J Waha	IbM Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pencegahan Peredaran Minuman Keras Di Kelurahan Sario Kotabaru	2017
4	Olga A. Pangkerego	IbM Desa Tetey Tentang Sosialisasi Dan Penyuluhan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak	2017
5	Natalia Lana Lengkong	Peran Masyarakat dalam Memberantas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Kelurahan Manembo-Nembo Kota Bitung	2017